Akibat menghina seseorang di Facebook, seorang warga Thailand harus mendekam di penjara bertahun-tahun. Pasalnya, orang yang ia hina ialah sang raja yang begitu dihormati di negara tersebut.
Hukuman penjara hingga 15 tahun mengancam Surapak Puchaisaeng (40) warga Thailand yang membuat profile Facebook untuk tujuan khusus yakni penghinaan terhadap raja Bhumibol Adulyadej.
Laman tersebut diisi dengan komentar-komentar berbau negatif sehingga membuat pihak kepolisian bertindak.
Dikatakan oleh sang pengacara, Lomrak Meemuean, pria yang berprofesi sebagai programer komputer ini juga dinyatakan bersalah karena telah melanggar hukum Computer Crime Act. Polisi telah menyita komputer desktop dan laptop milik pria tersebut.
Beberapa tahun terakhir ini, kasus yang melibatkan monarki, di mana dikenal sebagai lese majeste memang sedang meroket di Thailand. Akan tetapi penangkapan Surapak ini dipercaya sebagai yang pertama kalinya semenjak pemerintahan baru mengambil alih kekuasaan di bulan Agustus.
Wakil Perdana Menteri Chalerm Yubumrung mengatakan bahwa penumpasan terhadap situs-situs anti monarki adalah agenda pihak kepolisian.
"Situs dengan konten yang menghina monarki tidak bisa berdiri di bawah pemerintahan ini," demikian ujar Chalerm, seperti yang dikutip detikINET dari MSNBC, Selasa (6/9/2011).
Hukuman penjara hingga 15 tahun mengancam Surapak Puchaisaeng (40) warga Thailand yang membuat profile Facebook untuk tujuan khusus yakni penghinaan terhadap raja Bhumibol Adulyadej.
Laman tersebut diisi dengan komentar-komentar berbau negatif sehingga membuat pihak kepolisian bertindak.
Dikatakan oleh sang pengacara, Lomrak Meemuean, pria yang berprofesi sebagai programer komputer ini juga dinyatakan bersalah karena telah melanggar hukum Computer Crime Act. Polisi telah menyita komputer desktop dan laptop milik pria tersebut.
Beberapa tahun terakhir ini, kasus yang melibatkan monarki, di mana dikenal sebagai lese majeste memang sedang meroket di Thailand. Akan tetapi penangkapan Surapak ini dipercaya sebagai yang pertama kalinya semenjak pemerintahan baru mengambil alih kekuasaan di bulan Agustus.
Wakil Perdana Menteri Chalerm Yubumrung mengatakan bahwa penumpasan terhadap situs-situs anti monarki adalah agenda pihak kepolisian.
"Situs dengan konten yang menghina monarki tidak bisa berdiri di bawah pemerintahan ini," demikian ujar Chalerm, seperti yang dikutip detikINET dari MSNBC, Selasa (6/9/2011).
200.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar